Usaha Peningkatan Kualitas Guru

USAHA PENINGKATAN KUALITAS GURU MELALUI SERTIFIKASI
Kand. Dr. Darul Aman, M.Pd
Peningkatan mutu pendidikan nasional merupakan tantangan dalam kerangka mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Makna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti luas dapat berarti bangsa yang mampu hidup cerdas mampu memecahkan masalah, merencana kedepan dan mengantisipasi berdasarkan gelombang informasi yang muncul tanpa terbendung oleh siapapun (Facthur Radji, 2007), data dengan mempergunakan logika, mempergunakan ilmu pengetahuan dan mampu mempergunakan fasilitas analisis yang tersedia termasuk tekhnologi informasi. Bangsa yang hanya mampu baca tulis dan berhitung tidaklah cukup cerdas untuk menghadapi kehidupan di masa depan (Yusran, 2006) yang semakin kompleks dan dalam memasuki era informasi dan tekhnologi akan tetapi lebih dari itu harus menguasai gambaran tersebut diatas yakni: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Agama dan Informasi (IPTEKSAI) yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari.
Guru merupakan salah satu pilar atau komponen utama yang dinamis dalam mencapai tujuan tersebut (Yeni Elizar, 2006) untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, tanpa memiliki guru yang berkualitas niscaya pendidikan kembali kepada pencanangan wajib belajar semata karena atas kuantitas pembelajar semata. Pendidikan yang berorientasi pada perbaikan sarana dan prasarana tidak mampu mengangkat mutu pendidikan secara berarti. Suatu kenyataan dilapangan bahwa banyak fasilitas pembelajaran seperti peralatan laboratorium, referensi pustaka, studio atau workshop yang ada di sekolah tidak termanfaatkan secara optimal oleh sekolah (Moh. Ansyar, 2007). Ruang laboratorium dijadikan ruang kelas, ruang perpustakaan dipersempit dan dijadikan ruang guru bahkan gudang buku-buku dan peralatan mobiLer sekolah yang telah usang tanpa renovasi.
Salah satu penyebab adalah guru tidak siap untuk memanfaatkan fasilitas (Gibrill, 2004) yang diberikan oleh berbagai macam proyek yang ditujukan ke sekolah tersebut. Pemanfaatan fasilitas belajar kebanyakan rusak bukan dipakai akan tetapi kerusakannya akibat tidak terpakai baik sebagai alat praktik maupun sebagai media pembelajaran didalam kelas. Juga merupakan kenyataan bahwa masih terdapat guru yang dinyatakan tidak layak oleh pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya di Propinsi Riau dikatakan ada 90 % guru TK, 60 % guru SD dan 40 % guru SMP dan SMA yang tidak layak mengajar.
Hal yang sama pernah diungkap di daerah-daerah lain seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta yang rata-rata lebih dari 40 % guru yang dinyatakan tidak layak mengajar (Abdillah, 2006) disebabkan hanya mengajar atau teaching activity bukan learning activity yang membawa pengaruh terhadap proses belajar mengajar dan turunnya hasil pembelajaran dan bermuara kepada hasil Ujian Nasional sekaligus berdampak kepada persaingan pendidikan yang lemah pada nasional dan internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika secara umum Indonesia menduduki peringkat bawah dalam hal kualitas pendidikan baik pada tataran Asia maupun dunia menurut peringkat yang pernah dilakukan oleh suatu lembaga penelitian luar negeri.
Patut dicatat, bahwa masalah kekurangan guru, banyaknya guru yang diberi tugas mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya (Darul Aman, 2005) serta mutu guru yang masih rendah merupakan masalah yang tak dapat diatasi secara serentak (simultan) oleh pemerintah kabupaten dan kota. Pendapatan asli daerah yang besar, belum menjamin terjadinya perbaikan pendidikan jika tidak ada komitmen dari para pejabat termasuk DPR nya terhadap perbaikan pendidikan sebab para tokoh masyarakat, politisi, pejabat daerah dan stake holder pendidikan masih dominan berfikir kearah infra struktur/industri atau fisik pembangunan yang menjadi kamuflase penglihatan lahir dari pada pembangunan mental pendidik. Terkait dengan penanganan masalah guru, seharus dilakukan secara sistematik, kelembagaan dan terpadu antara pihak lembaga penghasil (LPTK), (Sahron Lubis, 2007) pengguna lulusan dan pihak yang berkewajiban untuk membina, mengawasi dan menjamin mutu guru demi perbaikan masa depan bangsa dalam sektor pembangunan pendidikan. Tidak adanya penanganan sistemik dan terpadu antar lembaga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Seperti adanya lembaga pendidikan (perguruan tinggi dan kursus) yang sebenarnya tidak berhak untuk mendidik calon guru, karena persyaratan akreditasi lembaga tidak terpenuhi (Wahyudi, 2007). Namun dalam kenyataannya mereka tetap menyelenggarakan pendidikan calon guru kelas TK dan SD, bahkan menyelenggarakan program akta mengajar untuk guru sekolah menengah bagi semua lulusan sarjana jenjang S1 non LPTK, meskipun telah ada peraturab namun mereka tidak mengindahkannya karena tidak ada lagi sangsi tegas. Oleh karena itu untuk mengatasi keadaan yang sudah terlanjur, maka bagi mereka yang akan atau telah menjadi guru perlu adanya system terpadu dalam penyelenggaraan pembinaan guru seperti standarisasi kompetensi guru, sertifikasi, resertifikasi dan lisensi yang ditata dan dikelola secara kelembagaan.
Sebenarnya dalam masalah guru, Indonesia telah memiliki ketentuan hokum dan seperangkat ketentuan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menangani langsung maslah guru. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, Keputusan Mendikbud RI Nomor 013/U/1998 tentang program pembentukan kemampuan mengajar, Surat direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 451/D/T/1997 tentang program Sertifikasi Mengajar, Keputusan menteri Pendidikan Nasional nomor 087/O/2003 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Buku panduan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan oleh Direktorat P2TK dan KPT dan buku Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke 21 (SPTK-21) hasil rumusan Rektor Universitas konversi IKIP dan Rektor IKIP tahun 2002, Keputusan Dirjen Dikti Nomor 27/DIRN/KIP/1991 tentang penunjukkan LPTK penyelenggara Pendidikan Pra Jabatan Guru Sekolah Dasar jenjang Diploma Dua, Standar penyelenggaraan pendidikan, Standar Pelayanan Minimal dan Ketentuan lainnya. Landasan yuridis tersebut dapat menjadi acuan, meskipun di dalamnya tidak secara eksplisit dijelaskan perihal standarisasi kompetensi, sertifikasi, resertifikasi dan lisensi bagi tenaga kependidikan termasuk guru.
Tujuan utama standarisasi, sertifikasi, resertifikasi dan lisensi adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan pelayanan pendidikan bagi stakeholder di satu pihak dan untuk melindungi profesi tenaga kependidikan itu sendiri. Para Stakeholder adalah pihak yang membiayai pendidikan secara langsung dan tidak langsung lewat pajak bumi bangunan, industri, pabrik, dan lain-lain yang dianggap sebagai pemasokan daerah. Mereka berhak untuk memperoleh pelayanan prima yang dilakukan atau diberikan oleh tenaga professional yang berkualitas. Kepuasan Stakeholder atau pelanggan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari sisi tenaga kependidikan program tersebut juga merupakan perlindungan hukum, artinya tidak setiap orang yang berpendidikan tinggi dapat mengklaim diri sebagai pendidik tanpa melalui proses pendidikan professional yang diperuntukan untuk itu. Juga diharapkan dengan dimilikinya sertifikat dan lisensi akan mempunyai dampak terhadap pengakuan dan penghargaan yang layak terhadap profesi bidang kependidikan oleh pemerintah dan masyarakat.
Standarisasi kompetensi guru adalah proses pencapaian tingkat minimal kompetensi standar yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa tenaga pendidikan yang ditugaskan disekolah benar-benar memiliki kemampuan dalam penguasaan bidang studi yang diajarkan (Arwizet, 2007), memahami perkembangan peserta didik (dari aspek psikologi, pertumbuhan jasmani, sosial ekonomi dan budaya) dengan baik, memahami dan menguasai metodologi pembelajaran yang mendidik dan mampu mengembangkan profesionalismenya dalam bidang kependidikan. Setiap lulusan LPTK dan lulusan universitas yang ingin menjadi guru diwajibkan untuk memiliki secara minimal kompetensi standar tersebut. Sosok guru menjadi ikon paling penting dalam dunia pendidikan, guru dapat merubah warna kebangsaan menjadi maju dan berbudaya tinggi (Saylin Lee, 2004) dan karena guru bangsa-bangsa ini bisa mencapai harkat dan martabat yang tinggi. Oleh sebab itu, peningkatan mutu guru dan diperkaya dengan strategi PBM maka sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembelajar. Kemajuan bangsa seperti yang dialami bangsa Jepang pasca perang dunia II. Berdasarkan gambaran diatas, diharapkan kepada seluruh guru supaya mampu mengembangkan dan memperkaya diri dengan berbagai materi serta strategi yang siap disajikan kepada siswa sehingga siswa terangsang untuk belajar jauh lebih progresif.

Penulis adalah Guru SMA Negeri Silih Nara, Dosen Bahasa Inggris di STAI-GP Takengon dan STKIP Muhammadiyah Aceh Tengah (sedang menulis Disertasi Program Doktoral S.3 Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang).

Daftar Bacaan

Abdillah. 2006. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Padang: Program Doktor (S3) Pascasarjana UNP.
Arwizet. 2007. Pendidikan Kejuruan yang Fleksibelitas dan Efesiensi. Padang: Program Doktor (S3) Pascasarjana UNP.
Darul Aman. 2005. Teaching Learning Strategi of English Speaking Skill for General School. Padang: Program Doktor (S3) Pascasarjana UNP.
Diknas. 2006. Peningkatan Mutu Guru dalam Proses Pembelajaran. Jakarta: Rineaka Cipta Offset.
Facthur Radji. 2007. Gelombang Teknologi informasi dan Perbaikan Kurikulum Masa depan. Padang: Program Doktor (S3) Pascasarjana UNP.
Gibrill, 2004. The Using of Teaching Learning Media in Education. Newy York: Ohio University Press.
Moh. Ansyar. 2007. Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Padang: Program Doktor (S3) Pascasarjana UNP.
Sahron Lubis. 2007. Inovasi dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. Padang: Program (S3) Doktor Pascasarjana UNP.
Saylin Lee. 2004. The Future Teacher in Global Education. Japan: Tusukhi, Blowing Books.
Wahyudi. 2007. Pembahasan Tentang Akreditasi pendidikan Tinggi. Padang: Program Doktor (S3) Pascasarjana UNP.
Yeni Elizar. 2006. Filsafat dan Kurikulum Pendidikan. Padang: Program Doktor (S3) Pascasarjana UNP.
Yusran. 2006. Kurikulum dan Sekolah Masa Depan. Padang: Program Doktor (S3) Pascasarjana UNP.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: